Web Mahasiswa

Berpacu menjadi yang terbaik

Indonesia Merdeka

24 August 2013 - dalam Umum Oleh kristin-natallia-feb12

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.  Latar Belakang Masalah

Perkembangan suatu negara diawali dengan proses terbentuknya negara. Pembentukan suatu negara berlangsung dalam proses panjang dan bertahap. Negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme adalah negara kebangsaan modern, yaitu pada tekat suatu masyarakat  untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. Berdirinya suatu negara harus memenuhi kualifikasi unsur-unsur pembentukan suatu negara, yaitu adanya rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain.

 Selain itu, suatu negara juga harus mempunyai Sistem Pemerintahan untuk menjalankan negara dengan baik, memengaruhi seluruh rakyat untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan pemerintahan negara dan cita-cita negara. Usaha menciptakan sistem pemerintahan yang ideal memerlukan waktu yang panjang. Oleh karena itu, setiap bangsa terus menerus memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih baik.

Menurut kodratnya, manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna. Manusia dibekali tuhan dengan cipta, rasa dan karsa yang berupa akan pikiran, perasaan hati, serta keinginan. Dan manusia memiliki wujud badaniah yang baik, memiliki jiwa yang dinamis sehingga dapat berfikir, merasakan dan berkehendak. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain.

Mari kita perhatikan dan kita renungkan, mengapa dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak diikat oleh paraturan-peraturan. Misalnya kita harus beribadah kepada Tuhan, kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh berkata kasar, dan kita tidak boleh mencuri. Kita harus memakai helm waktu mengendarai motor dan sebagainya.

 

 

 

 

 

  1. Rumusan Masalah

a.       Apakah unsur-unsur terbentuknya negara?

b.      Kapan Indonesia memenuhi Unsur-unsur terbentunya negara?

c.       Apakah pengertian, fungsi, dan tujuan negara?

C.  Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan makalah ini adalah :

a.       mengetahui unsur-unsur terbentuknya negara;

b.      mengetahui kapan Indonesia memenuhi Unsur-unsur terbentunya negara;

c.       mampu memahami pengertian, fungsi, dan tujuan negara;

D.  Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan tujuan penelitian maka diharapkan makalah ini dapat memberikan informasi kepada pembaca bagaimana suatu negara dapat terbentuk yang pada dasarnya adalah karena rasa ingin bersatu seluruh rakyat dalam sebuah organisasi yang disebut negara. Oleh karena itu melalui makalah ini diharapkan agar jangan saling terpecah belah mengingat perjuangan untuk negara di masa lalu dan turut membangun negeri dengan menaati sitem pemerintahan yang sedang dijalankan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

A.    Negara

1.      Pengertian Negara

Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara merupakan bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.

Negara disebut organisasi kekuasaan politik karena dapat memaksakan kekuasaan tersebut secara sah pada semua orang yang ada dalam wilayahnya. Dengan demikian, bangsa adalah bagian dari suatu negara itu sendiri. Bangsa atau persekutuan hidup manusia adalah salah satu unsur dari negara.

Beberapa pengertian tentang negara adalah sebagai berikut.

a.       Suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia.

b.      Suatu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa yang berada dalam suatu wilayah masyarakat tertentu dan membedakannya dengan kondisi masyarakat dunia luar untuk ketertiban sosial.

c.       Suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut warganya dalam ketaatan pada perundangan melalui penguasaan kontrol dari kekuasaan memaksa.

                        Sebagai organisasi kekuasaan, negara memiliki sifat memaksa, memonopoli, dan mencakup semua.

a.       Memaksa, artinya memiliki kekuasaan yuntuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal

b.      Monopoli, artinya neniliki hak untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat. Negara memiliki hak untuk melarang sesuatu yang bertentangan dan menganjurkan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat.

c.       Mencakup semua, artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.

 

2. Unsur-Unsur Negara

                        Konvensi internasional Montevideo 1993 mengenai hak dan kewajiban negara merumuskan kualifikasi tentang negara dengan menyatakan bahwa suatu negara sebagai pribadi internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

a.       penduduk yang tetap;

b.      wilayah yang pasti;

c.       pemerintahan yang berdaulat;

d.      kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain.

                        Kualifikasi tersebut selanjutnya dikenal sebagai unsur-unsur terbentuknya negara. (Unsur penduduk, wilayah, dan pemerintah) disebut sebagai unsur konstitutif. (Unsur kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain atau pengakuan dari negara lain) disebut sebagai unsur deklaratif.

a.      Unsur Konstitutif

  • Penduduk                      
  • Wilayah
  • Pemerintah yang berdaulat

                        Unsur konstitutif adalah unsur pembentuk sebagai unsur mutlak, unsur yang harus ada untuk terjadinya negara. Suatu negara akan kesulitan dalam menyelenggarakan kehidupannya jika masih memiliki masalah dengan salah satu unsur konstitutifnya. Misalnya, negara Palestina masih menemui masalah berkaitan dengan wilayah negara. Wilayahnya masih menjadi sengketa dengan Israel meskipun Palestina telah memiliki rakyat dan pemerintahan. Bangsa Eskimo yang berada di kutub utara tidah bisa dikatakan negara sebab tidak memiliki pemerintahan.

 

b.      Unsur Deklaratif

  • Pengakuan dari negara lain

Unsur deklaratif adalah unsur yang sifatnya pernyataan dan bersifat melengkapi  unsur konstitutif. Meskipun unsur deklaratif bukan merupakan unsur mutlak, pada masa sekarang unsur deklaratif ini makin penting bagi negara. Negara-negara bari sangat berkepentingan untuk terpenuhinya unsur deklaratif, khususnya pengakuan dari negara lain.

 

 

 

B.Indonesia memenuhi unsur-unsur berdirinya suatu negara

Dalam teori ketatanegaraan, perdebatan kapan Indonesia merdeka menimbulkan problematika yang serius. Sebagaimana sudah menjadi pengetahuan, yang dapat dikategorikan sebagai negara apabila terdapat Pemerintahan yang berdaulat, mempunyai wilayah dan mempunyai rakyat. Dalam teori kontemporer, syarat adanya negara juga harus didukung adanya konstitusi dan adanya pengakuan dari negara lain.

Dengan mengikuti konsepsi teori ketatanegaraan, maka tanggal 17 Agustus 1945 barulah dinyatakan sebagai ikrar (pernyataan kemerdekaan). Pembacaan teks Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 di Pegangsaan belum dapat dinyatakan telah berdirinya Indonesia merdeka. Pernyataan ikrar sekedar bentuk sikap politik dari anak negeri untuk menyatakan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan ini sebenarnya sudah juga tercetus seperti 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional atau pada waktu Kongres Pemoeda yang diadakan di Waltervreden (sekarang Jakarta) pada tanggal 27 - 28 Oktober 1928.

Tanggal 17 Agustus 1945 sama sekali belum menentukan wilayah kedaulatan Indonesia, belum memiliki Pemerintah yang berdaulat. Dengan demikian, maka tanggal 17 Agustus 1945 belum dapat dinyatakan telah berdirinya Indonesia merdeka.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, barulah diadakan rapat oleh Panitia Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (PPUPKI), atau Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai membicarakan prinsip-prinsip dasar sebuah negara merdeka. Sebelumnya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau (Dokuritsu Junbi Cosakai) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang pada tanggal 29 April 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam rapat ini kemudian ditunjuk Ir. Soekarno sebagai Presiden dan M. Hatta sebagai Wakil Presiden. Kabinet pertama RI dibentuk hanya dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Dengan sudah dirumuskan konstitusi UUD 1945 sebagai sebagai dasar negara (staatgrundnorm) dan ditentukan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan M. Hatta sebagai Wakil Presiden, maka Indonesia dapat menyatakan sebagai negara yang berdaulat. Sebagai negara yang berdaulat, maka Indonesia dibenarkan untuk membangun hubungna internasional. Namun ini saja, tidak cukup. Dukungan internasional sebagai prasyarat pengukuhan negara modern juga harus mendapatkan pengakuan dari negara lain.

Dukungan dari internasional sebagai prasyarat negara modern belum diterima Indonesia. Tahun 1947, “Indonesia Office” atau Kantor Urusan Indonesia didirikan di Singapura, Bangkok, dan New Delhi untuk menjadi perwakilan resmi Pemerintah RI. Tahun 1947, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian Linggarjati, dimana pihak Belanda mengakui kedaulatan RI hanya sebatas Jawa, Sumatra, dan Madura. Barulah Pemerintah Mesir yang diwakili oleh Abdul Mounem menyampaikan pengakuan resminya terhadap kemerdekaan Indonesia. Tahun 1949, Persetujuan Meja Bundar ditandatangani di Den Haag dan Wakil Kerajaan Belanda menyerahkan kekuasaan formal kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS)

Amerika Serikat (AS) menjadi negara pertama yang membuka perwakilan diplomatik di Jakarta setelah penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS, hanya tiga hari setelah Konperensi Meja Bundar di Den Haag. Merle Cochran menjadi Duta Besar pertama AS untuk Indonesia. Langkah AS itu kemudian segera disusul oleh Inggris, Belanda, dan China. Kanada membuka secara resmi hubungan diplomatik dengan Indonesia tahun 1949 dan pertukaran duta besar pertama kali terjadi tahun 1952

Sebagai negara berdaulat, Indonesia kemudian Memiliki mata uang sendiri tanggal 2 November 1949, empat tahun setelah merdeka dan menetapkan Rupiah sebagai mata uang kebangsaan.

Dari kacamata konsepsi ketatanegaraan, pernyataan Indonesia sebagai negara yang berdaulat sudah sesuai dengan prasyarat yang sudah ditentukan. Namun yang menjadi persoalan apakah, rumusan ”kemerdekaan” sudah terpenuhi dalam konstitusi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari ranah inilah, sebenarnya, rumusan konstitusi yang mengamanatkan untuk melaksanakan konstitusi masih jauh tertinggal. Pasal 33 ayat (3) terkandung konsep politik agraria dirumuskan: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara”. Rumusan kalimat “dikuasai oleh negara” inilah yang kemudian dikenal sebagai konsep “Hak Menguasai Negara” (HMN) yang berarti penguasaan, dan pemanfaatan sumber-sumber agraria terpusat pada kekuasaan yang begitu besar daripada negara. Pasal 33 sebagai jiwa dari bangsa Indonesia merupakan volksgeist (jiwa bangsa), Praktis tidak pernah dilaksanakan. Rumusan kata-kata ”menguasai...” sering diplesetkan menjadi ”memiliki”, sebuah istilah yang sangat berbahaya dan bertentangan dengan konsitusi. Lemaire dalam bukunya “Het Recht in Indonesia”, memberikan makna bahwa Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 adalah suatu “deze bepalingen geven vorm aan eigen Indonesisch” atau ketentuan yang bersifat khas Indonesia, yaitu sebagai ketentuan yang hanya dijumpai di Indonesia yang memberikan kewenangan yang begitu besar kepada Negara. Dikaji daritempatnya di dalam UUD ketentuan ini ditempatkan dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, artinya persoalan ini erat hubungannya dengan usaha menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia.

MK kemudian merumuskan ”menguasai” yaitu Pengaturan (regelendaad), Pengelolaan (beheersdaad), Kebijakan (beleid), Pengurusan (bestuursdaad), Pengawasan (toezichthoudensdaad)

Dalam penerbitan izin pengelolaan hutan, pemerintah mengabaikan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang secara tegas mengakui hak adat. UUPA dengan undang-undang sektoral lainnya seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Sumber Daya Air, UU Minyak dan Energi, UU Pertambangan tidak sinkron sehingga menimbulkan benturan norma (conflict norm).

C. Fungsi dan Tujuan Negara

1.      Fungsi Negara

Fungsi negara dapat dikatakan sebagai tugas-tugas yang perlu dilakukan. Setiap negara yang berbeda-beda ideologinya akan menyelenggarakan fungsi negara. Fungsi negara yang mutlak perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

a.      Pelaksanaan Penertiban

                        Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melakukan fungsi penertiban. Dalam hal ini, negara bertindah sebagai stabilisator.

 

b.      Kemakmuran dan Kesejahteraan bagi Rakyat

                        Fungsi ini merupakan fungsi yang paling penting. Negara harus dapat menyejahterakan rakyatnya.

c.       Pengusahaan Sistem Pertahanan

                        Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan ancaman serangan dari luar. Untuk itu, negara dilengkapi alat-alat pertahanan.

d.      Penegakan Keadilan

                        Penegakan keadilan dilaksanakan melalui badan-badan penegak hukum dan badan pengadilan.

 

2.      Tujuan Negara

Setiap negara memiliki tujuan, yaitu tujuan bangsa itu sendiri dalam hidup bernegara. Pada umumnya, tujuan negara ditetapkan dalam konstitusi atau hukum dasar negara yang bersangkutan.

Beberapa pendapat tentang tujuan negara, antara lain sebagai berikut.

a.             Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta mengembangkan daya ciptanya sebebas mungkin.

b.            Menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan yang baik agar rakyatnya dapat mencapai keinginan secara maksimal.

c.             Menurut Rousseau, tujuan negara adalah menciptakan persamaan dan kebebasan bagi warganya.

Tujuan bernegara seperti pendapat-pendapat di atas adalah tujuan dalam bernegara liberal karena para tokoh tersebut memang dipengaruhi pemikiran liberal. Sebaliknya, tujuan negara-negara sosialis lebih menitikberatkan pada usaha mewujubkan pemerataaan kepada warganya.

 

D.  Tujuan Negara Indonesia

Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan rumusan yang singkat, negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia adil dan maksmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Alinea II Pembukaan UUD 1945.

Tujuan negara Indonesia dijabarkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Secara rinci, tujuan tersebut adalah.

1.      melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

2.      memajukan kesejahteraan umum,

3.      mencerdaskan kehidupan bangsa.

 

BAB III

KESIMPULAN

 

Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara merupakan bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.

Negara disebut organisasi kekuasaan politik karena dapat memaksakan kekuasaan tersebut secara sah pada semua orang yang ada dalam wilayahnya. Dengan demikian, bangsa adalah bagian dari suatu negara itu sendiri. Bangsa atau persekutuan hidup manusia adalah salah satu unsur dari negara.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, barulah diadakan rapat oleh Panitia Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (PPUPKI), atau Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai membicarakan prinsip-prinsip dasar sebuah negara merdeka. Sebelumnya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau (Dokuritsu Junbi Cosakai) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang pada tanggal 29 April 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam rapat ini kemudian ditunjuk Ir. Soekarno sebagai Presiden dan M. Hatta sebagai Wakil Presiden. Kabinet pertama RI dibentuk hanya dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Dengan sudah dirumuskan konstitusi UUD 1945 sebagai sebagai dasar negara (staatgrundnorm) dan ditentukan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan M. Hatta sebagai Wakil Presiden, maka Indonesia dapat menyatakan sebagai negara yang berdaulat. Sebagai negara yang berdaulat, maka Indonesia dibenarkan untuk membangun hubungna internasional. Namun ini saja, tidak cukup. Dukungan internasional sebagai prasyarat pengukuhan negara modern juga harus mendapatkan pengakuan dari negara lain.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

 

 

 



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :