Web Mahasiswa

Berpacu menjadi yang terbaik

makalah peranan DPRD dalam realisasi JAMKESMAS

24 August 2013 - dalam Umum Oleh kristin-natallia-feb12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mengadospsi parlemen bilateral yang bersifat soft. Kedua kamar dewan perwakilan tidak dilengkapi dengan kewenangan yang sama kuat sehingga DPR adalah pelaku kedaulatan rakyat di bidang pembentukan undang-undang. Sebelum adanya perubahan UUD 1945 pada sidang umum MPR tahun 1999, presidenlah yang berhak membentuk Undang-Undang. Tetapi setelah adanya perubahan tersebut presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang dan DPR lah yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang(pasal 20).

Berdasarkan pasal 20A DPR memiliki fungsi legislasi,fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Serta memiliki hak interplasi,hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Untuk pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Dalam struktur keorganisasian  DPR terdapat 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing. Dalam makalah ini kami melakukan penelitian mengenai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Indonesia yang ditangani oleh Komisi IX yang bekerja sama dengan Departemen Kesehatan, PT.Askes, dan PT. Jamsostek.

DPR bersama Pemerintah membuat program kartu kesehatan untuk masyarakat miskin yang bertujuan untuk membantu mereka dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Namun, pada kenyataannya pelayanan terhadap rakyat miskin belum berjalan secara maksimal. Masih banyak rakyat miskin yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Penyebaran kartu kesehatan bisa dikatakan masih amburadul. Bagaimana tidak , orang yang sebenarnya mampu dan memiliki biaya untuk berobat malah mendapatkan kartu kesehatan tersebut. Sedangkan kenyataannya banyak rakyat miskin yang belum mendapatkan kartu tersebut.

 

1.2    Rumusan Masalah

 

1.Apa saja program yang dibuat pemerintah berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat?

2.Bagaimana perealisasian JAMKESMAS saat ini?

3.Bagaimana peran DPR dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan tersebut?

4.Apa saja tindakan yang dilakukan DPR dalam mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama program tersebut berjalan?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Program Pemerintah Berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Dalam rangka memenuhi hak masyarakat miskin sebagaimana diamanatkan konsititusi dan undang-undang, Departemen Kesehatan menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Dasar pemikirannya adalah selain memenuhi kewajiban pemerintah juga berdasarkan kajian bahwa indikator-indikator kesehatan akan lebih baik apabila lebih memperhatikan pelayanan kesehatan yang terkait dengan kemiskinan. Melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin ini diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu melahirkan, menurunkan angka kematian bayi dan balita serta penurunan angka kelahiran disamping  dapat terlayaninya kasus-kasus kesehatan masyarakat miskin umumnya.

Berdasarkan konstitusi dan Undang-undang pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan telah melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini telah berjalan sejak tahun 2005 dengan nama ASKESKIN yang kemudian di tahun 2008 berganti nama menjadi JAMKESMAS. Program JAMKESMAS telah memasuki tahun ketiga dan telah banyak perubahan-perubahan perbaikan yang dilakukan. Peserta Program JAMKESMAS adalah setiap orang miskin dan tidak mampu  selanjutnya disebut peserta JAMKESMAS sejumlah 76,4 juta jiwa yang    dijadikan dasar penetapan  jumlah sasaran peserta secara Nasional oleh Menteri Kesehatan RI  (MENKES). Jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu di Indonesia untuk Jaminan Kesehatan  Masyarakat  Tahun  2009  sebesar   18.963.939   rumah tangga miskin,  76.400.000 jiwa anggota    rumah    tangga miskin sedangkan anak-anak terlantar, panti jompo dan masyarakat tidak memiliki KTP sebanyak 2.629.309  jiwa (BPS 2006).

Sasaran program adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia namun tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

Pelaksanaan program JAMKESMAS berdasarkan pada :

1. Undang-undang Dasar 1945:

a.  Pasal 28 H ayat (1) bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”,

b.   Pasal 34 mengamanatkan ayat (1) bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”,

c.   Pasal 34 ayat (3) bahwa “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)

6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 116, Tambahan Lembaran Negara No. 4431)

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara No. 4548)

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637)

9. Undang-undang Nomor  45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 No.49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun  2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 No.89, Tambahan Lembaran Negara No. 4741)

13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,  sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2006

14.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan

 

Secara kebijakan operasional, JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.  Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Pada hakikatnya pelayanan kesehatan  terhadap masyarakat miskin menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Propinsi, Kabupaten atau Kota berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin mengacu pada prinsip-prinsip:

1. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin.

2. Menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik yang ’cost effective’ dan rasional.

3. Pelayanan Terstruktur, berjenjang dengan Portability dan equates.

4. Transparent dan accountable.

 

2.2 Pelaksanaan Program JAMKESMAS

Jamkesmas adalah salah satu program pro rakyat yang dicanangkan pemerintah untuk membantu kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Fasilitas-fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Pustu (Puskesmas Pembantu) termasuk rumah sakit, telah menjangkau sebagian besar daerah di tanah air. Tujuan Penyelenggaraan JAMKESMAS, secara umum adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien, dengan tujuan khususnya yaitu:

1.   Meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit

2.  Meningkatnya kualitas  pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, dan;

3.  Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparent dan accountable

                 Namun dalam pelaksanaan program JAMKESMAS terdapat beberapa penyimpangan terjadi, diantaranya :

a. Data kepesertaan yang belum akurat

b. Pengelolaan pembiayaan program Jamkesmas yang belum optimal 

c. Sosialisasi program Jamkesmas belum merata

d. Masih adanya biaya tambahan yang ditanggung oleh peserta Jamkesmas

e. Masih ada sikap mental aparat kesehatan yang belum memihak orang miskin

f. Aksesibilitas masih rendah termasuk Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dan SDM Kesehatan , terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauaan

g. Belum optimalnya peran puskesmas

Hal ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan program Jamkesmas ini belum berjalan dengan lancar dan cukup banyak penyimpangan yang terjadi. Dan tentu saja penyimpangan tersebut akan merugikan rakyat kecil juga berujungnya. Dari masalah tersebut seharusnya wakil rakyat mampu memberikan solusi agar masalah tersebut cepat selesai dan tidak merugikan masyarakat terlalu jauh.

 

2.3 Peran DPR dalam perealisasian JAMKESMAS

DPR yang berperan sebagai pelaku pelaksana kedaulatan rakyat juga berperan dalam lancarnya pelaksanaan program Jamkesmas. DPR dengan fungsi pengawasannya , mengawasi pelaksanaan program ini apabila ada masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dan tentu saja, masalah-masalah dan penyimpangan-penyimpangan tersebut pasti ada ,entah berasal dari para aparat kesehatan dan  berasal dari Para peserta Jamkesmas.

Masalah-masalah dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan program Jamkesmas telah disebutkan dalam subbab sebelumnya. Dalam sub bab ini kami akan menjelaskan apa saja peran DPR dalam terlaksananya program ini.

Program Jamkesmas merupakan program yang didirikan oleh Menteri Keuangan bersama DPR untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu. DPR pun juga telah mengaturnya dalam Undang Undang yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).

Berikut ini adalah tugas dan wewenang DPR dalam pelaksanaan program Jamkesmas, yaitu :

  1. Menentukan besaran anggaran bantuan iuran masyarakat miskin pada program Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) , yang dimana program Jamkesmas ini nantinya akan masuk dalam Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) di tahun 2014
  2. Memeriksa keakuratan data peserta penerima Jamkesmas. Masalah keakuratan data serta kepesertaanpenerima Jamkesmas menjadi sal-ah satu konsentrasi anggota Komisi IX DPR RI pada rapat dengar pendapat, karena kriteria  kemiskinan  atau masyarakat  tidak  mampu  yang  tidak  jelas dan perlu direvisi
  3. Mendesak Kementerian Kesehatan dan Tim Nasional Penanggulangan Percepatan  Kemiskinan (TNP2K) segera melakukan  verifikasi  dan  menyelesaikan permasalahan  kepesertaan  serta  pendataan Jaminan Kesehatan (Jamkesmas) 2013 diseluruh wilayah Indonesia.
  4. Mendesak Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi dan mengawasi  pencetakan  dan  pendistribusian  kartu  Jamkesmas  2013  di  seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh PT. Balai Pustaka (Persero)
  5. Komisii IX DPR RI juga mengatur undang undang untuk penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan tidak mampu berdasarkan UU Nomor 13/2011 pasal 1 ayat (1),  Fakir  miskin  adalah  orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber  mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber  mata  pencaharian  tetapi  tidak mempunyai  kemampuan memenuhi kebutuhandasar yang layak bagi kehidupan  dirinya dan/atau keluarganya. Sementara, orang tidak mampu  adalah  orang yang tidak mampu membayar iuran jaminan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya.Pendataan fakir miskin dan tidak mampu untuk sasaran  Jamkesmas 2013 menggunakan data PPLS 2011,  dan penetapan kriteria miskin  dan tidak mampu mengacu pada kriteria yang ditetapkan BPS.

Beberapa tugas dan wewenang DPR tersebut di atas cukup penting keberadaannya. Dan beberapa tugas dan wewenang DPR tersebut menunjukkan pentingnya keberadaan DPR berdasar tugas dan fungsinya yaitu melakukan pengawasan akan lancarnya program-program yang dijalankan untuk rakyat.

 

2.4 Tindakan DPR dalam mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi

Dalam realisasi JAMKESMAS masih banyak penyimpangan di dalamnya. Salah satu penyimpangan yang sangat nyata terlihat adalah pemegang kartu JAMKESMAS tidak hanya orang yang tidak mampu, namun bisa saja satu desa atau kecamatan memiliki kartu berobat gratis tersebut. Hal ini disebabkan kurang ketat peraturan yang ada dalam pembuatan kartu tersebut. Salah satu syarat mendapat kartu ini adalah Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan. Namun sudah banyak aparatur perangkat desa yang dapat diajak kongkalikong untuk mendapat surat tersebut dengan mudah. Hal ini sudah tercium oleh pemerintahan maka sekarang untuk pembuatan JAMKESMAS langsung di handle pemerintahan kota bersama DPR. Prosedur pembuatan menjadi lebih ketat dari pada dulu. Selain itu karena wacana ini sebagian besar perangkat kelurahan atau desa digantikan oleh para pegawai pemerintahan yang memiliki cukup ilmu untuk menyaring segala info yang ada.

 

Selain itu penyimpangan yang terjadi adalah dikeluarkannya anggaran dana untuk JAMKESMAS tanpa adanya pertanggung jawaban kepada kas negara. Adanya klaim ganda pada rumah sakit yang menerima Jamkesmas untuk berobat yang menyatakan dana JAMKESMAS macet pada pengelola Jamkesmas rumah sakit dan tidak segera dilaporkan dan disetorkan ke kas negara. DPR sebagai pembuat anggaran dana tiap tahunnya telah melakukan mediasi dengan beberapa rumah sakit pengadaan jamkesda untuk segera menyetorkan dana yang macet ke kas negara untuk laporan pertanggung jawaban.

 

Masalah yang lebih kompleks terjadi adalah adanya klaim ganda yang diajukan atas dana jamkesmas dan jamkesda. Hal ini terjadi karena saqtu orang memiliki dua kartu berobat gratis yaitu Jamkesmas dan Jamkesda. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan dana ganda atas klaim satu orang. DPR mengajukan program pembuatan Jamkesmas baru, hal ini dilakukan agar tidak muncul lagi klaim ganda baik untuk pemerintah ataupun rumah sakit. Tahun 2013 ini kartu Jamkesmas biru yang terbaru akan dibagikan langsung oleh perangkat desa atau kelurahan setempat.

 

 

 

 

BAB III

KESIMPULAN dan SARAN

 

3.1 kesimpulan

 

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif, untuk itu diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang tersebar di seluruh Indonesia

membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dari Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjaminan Pelayanan Kesehatan, utamanya terhadap masyarakat miskin akan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi terwujudnya percepatan pencapaian indikator kesehatan yang lebih baik.

 

  Berdasarkan konstitusi dan Undang-undang pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan telah melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini telah berjalan sejak tahun 2005 dengan nama ASKESKIN yang kemudian di tahun 2008 berganti nama menjadi JAMKESMAS. Peserta Program JAMKESMAS adalah setiap orang miskin dan tidak mampu  selanjutnya disebut peserta JAMKESMAS sejumlah 76,4 juta jiwa yang    dijadikan dasar penetapan  jumlah sasaran peserta secara Nasional oleh Menteri Kesehatan RI  (MENKES). Sasaran program adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia namun tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

 

            Tujuan Penyelenggaraan JAMKESMAS, secara umum adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

 

3.2 Saran

Saran untuk pemerintah : pemerintah hendaknya memantau jalannya pembagian JAMKESMAS ini secara merata, jangan sampai masih ada masyarakat kurang mampu yang belum menerima bantuan ini, sedangkan ada masyarakat yang tergolong mampu, bisa mendapatkan bantuan ini. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus mengawasi, jika ada penyimpangan-penyimpangan lain, seperti misalnya penyelewengan distribusi dana itu. Bila sampai itu terjadi, pemerintah harus bisa menemukan sumber penyelewengan itu. Dan utuk mengatasi bagaimana agar pendistribusian dana bantuan itu tepat ke masyarakat yang membutuhkan, pemerintah bisa dengan langsung terjun ke lapangan, yang berarti menyurvei bagaimana kondisi ekonomi sasaran atau target. Dan untuk publikasi tentang adanya JAMKESMAS ini sebaiknya lebih disosialisasikan lagi, karena banyak masyarakat kurang mampu yang masih belum mengerti tentang adanya bantuan dana kesehatan ini.

 

Saran untuk masyarakat : masyarakat yang memang benar-benar merasa tidak mampu untuk membiayai pengobatan janganlah enggan untuk mendaftarkan diri atau keluargadalam JAAMKESMAS ini, karena banyak saat ini masyarakat yang enggan untuk mengurus kartu JAMKESMAS ini karena merasa terlalu rumit. Dan untuk masyarakat yang sudah mampu, hendaknya janganlah mengambil uang yang bukan bagianmu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

Budiardjo,Miriam.2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi). Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi9/2013/feb/05/5033/jamkesmas-tidak-sesuai-rencana,-komisi-ix-keluhkan-ketidakakuratan-data-

http://www.depkeu.go.id/ind/Read/?type=ixNews&id=26249&thn=2013&name=br_210313_1.htm

http://www.dpr.go.id/complorgans/commission/commission9/report/K9_laporan_RDP_Komisi_IX_DPR_RI_dengan_Dirjen_BUK,_Dirjen_Bina_Gizi_dan_KIA_dan_Kapus_Pembiayaan_dan_Jaminan_Kesehatan__tgl__12__Juni__2012.pdf



Read More | Respon : 0 komentar

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   ">